Sengketa Memanas, Ketegangan perbatasan antara Kamboja dan Thailand kembali memanas. Setelah pembicaraan bilateral berujung buntu dan bentrokan bersenjata menewaskan seorang prajurit, Kamboja memilih jalur hukum internasional dan menggugat Thailand ke Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag.
Hubungan diplomatik antara Kamboja dan Thailand kembali memanas akibat sengketa perbatasan yang belum terselesaikan. Puncaknya, pada 15 Juni 2025, Kamboja mengajukan gugatan resmi ke Mahkamah Internasional (ICJ) untuk menyelesaikan perselisihan wilayah yang telah berlangsung lama. Langkah ini diambil setelah bentrokan militer mematikan pada akhir Mei 2025 di sekitar Kuil Preah Vihear, yang menewaskan seorang tentara Kamboja
Latar Belakang Sengketa
Sengketa antara Kamboja dan Thailand berakar pada ketidaktepatan demarkasi perbatasan yang ditetapkan pada awal abad ke-20. Pada tahun 1904, Prancis dan Siam (sekarang Thailand) menyepakati perbatasan yang mengikuti garis pemisah alam. Namun, peta yang dihasilkan menunjukkan Kuil Preah Vihear berada di sisi Kamboja, meskipun secara geografis berada di sisi Thailand. Thailand menerima peta tersebut untuk keperluan administratif, tetapi kemudian menolak klaim tersebut, yang memicu perselisihan panjang .
Putusan Mahkamah Internasional
Pada tahun 1962, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Kuil Preah Vihear terletak di wilayah Kamboja. Putusan ini menegaskan bahwa Thailand harus menarik pasukannya dari area sekitar kuil tersebut . Namun, sengketa mengenai wilayah sekitar kuil, termasuk area yang dikenal sebagai Phnom Trap, tetap belum terselesaikan. Pada tahun 2013, Mahkamah Internasional kembali menegaskan bahwa Kamboja memiliki kedaulatan atas seluruh area sekitar kuil, tetapi tidak memberikan keputusan mengenai Phnom Trap.
Ketegangan Terkini
Pada 28 Mei 2025, bentrokan militer terjadi di dekat Desa Morakot, Provinsi Preah Vihear, Kamboja, yang mengakibatkan tewasnya seorang tentara Kamboja. Kedua negara saling klaim atas beberapa wilayah yang tidak terpetakan dengan jelas, termasuk area yang dikenal sebagai “tanah tak bertuan” di sepanjang perbatasan mereka . Meskipun upaya diplomatik dilakukan, ketegangan tetap tinggi, dengan ancaman dari kedua belah pihak untuk menutup perbatasan dan memutus pasokan energi serta media .
Langkah Hukum Kamboja
Menanggapi situasi tersebut, Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, mengumumkan rencana untuk membawa sengketa perbatasan ke Mahkamah Internasional. Meskipun Thailand menolak yurisdiksi Mahkamah Internasional, Kamboja tetap melanjutkan proses hukum untuk mendapatkan penyelesaian yang adil dan damai . Kamboja mengusulkan untuk membawa empat area sengketa ke Mahkamah Internasional, meskipun Thailand menolak usulan tersebut dan lebih memilih dialog bilateral .
Dampak Sosial dan Ekonomi
Ketegangan yang meningkat telah mempengaruhi hubungan sosial dan ekonomi antara kedua negara. Thailand mengancam akan menutup perbatasan dan memutus pasokan energi serta media ke Kamboja. Sebagai respons, Kamboja berencana untuk menghentikan pembelian listrik, internet, dan produk dari Thailand, serta melarang siaran media Thailand di wilayahnya . Langkah-langkah ini menunjukkan dampak langsung dari ketegangan yang ada terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat di kedua negara.
Prospek Penyelesaian
Meskipun upaya diplomatik terus dilakukan, seperti pertemuan antara pejabat kedua negara pada 14 Juni 2025 di Phnom Penh, penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak masih belum tercapai. Thailand tetap berpegang pada pendekatan dialog bilateral, sementara Kamboja menekankan pentingnya penyelesaian hukum melalui Mahkamah Internasional . Dengan latar belakang sejarah sengketa yang panjang dan kepentingan nasional yang kuat, prospek penyelesaian damai masih menghadapi tantangan besar.
Kesimpulan
Sengketa perbatasan antara Kamboja dan Thailand merupakan isu kompleks yang melibatkan aspek sejarah, politik, dan sosial. Langkah Kamboja untuk membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional mencerminkan keinginan untuk mendapatkan penyelesaian yang adil dan damai. Namun, dengan adanya penolakan dari Thailand terhadap yurisdiksi Mahkamah Internasional. Hal inimenimbulkan ketegangan yang terus meningkat, masa depan hubungan kedua negara masih penuh ketidakpastian. Penting bagi kedua belah pihak untuk terus berkomunikasi dan mencari solusi yang dapat mengurangi ketegangan serta memastikan perdamaian dan stabilitas di kawasan.
https://takingnotespodcast.com/